PALI Targetonline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-14 dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin (3/11/2025) di ruang rapat utama DPRD PALI.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH yang mewakili Bupati . Asgianto, ST,. Hadir pula para pimpinan dan anggota DPRD PALI, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten PALI.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan Tuaji menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini, terutama dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan anggaran.
“Pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan APBD yang efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Iwan Tuaji.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cermat menyusul adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp473 miliar pada tahun 2026.
“Kondisi ini menuntut kita semua untuk lebih bijak dalam pengelolaan belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD PALI ini diikuti oleh 22 dari total 30 anggota dewan, menandakan partisipasi tinggi dalam pembahasan kebijakan fiskal daerah.
Dalam pandangan umum fraksi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan catatan khusus terhadap belanja pegawai, terutama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kami menilai TPP perlu dievaluasi dan hanya diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja nyata serta kontribusi terhadap peningkatan PAD dan layanan publik,” tegas Herdianto, juru bicara Fraksi PAN.
Ia juga mengusulkan agar sebagian anggaran TPP dialihkan untuk program yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dukungan terhadap sektor pertanian, dan penguatan UMKM.
Rapat paripurna ke-14 ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan APBD 2026, yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat PALI.
Liputan:(Red/Targetonline/Hairul)
Leave a Reply