PALI, Targetonline.id — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, Bupati PALI Asgianto, ST, melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Jakarta, Kamis (22/01/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan teknis dan administratif terkait jaminan kesehatan, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat PALI tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asgianto didampingi Asisten I Setda PALI H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., M.Si., Kepala Bappeda Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., Kepala BPKAD Anita Mariani, S.E., M.M., Ak., CA., Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kazrin Faruk, SKM., MM., serta Kepala Diskominfostaper H. Imansyah, S.E., M.M. Turut hadir pula Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Firdaus Hasbullah, SH., MH.
Bupati Asgianto menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik demi keberlangsungan program jaminan kesehatan.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus bekerja, berikhtiar, dan mencari solusi terbaik agar hak-hak masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap terpenuhi,” tegasnya.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI, Bupati juga memastikan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat berobat secara gratis di fasilitas kesehatan.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan dan validasi data penerima. Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat agar tidak terjadi data ganda, sehingga bantuan dan layanan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemangku Adat Kabupaten PALI, Rahman Mahmud, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab.
“Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai dimanfaatkan untuk memecah belah persaudaraan. Mari tetap akur, sabar, dan saling menguatkan,” katanya.
Rahman menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah boleh disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial, namun harus berlandaskan data, etika, dan niat baik demi kemajuan daerah.
“Melalui koordinasi langsung ke pemerintah pusat ini, Pemkab PALI menunjukkan keseriusannya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Membangun daerah membutuhkan waktu, sinergi, dan kepercayaan bersama,” tutup Rahman.
Red/Targetonline/Hairul
Leave a Reply