PALI Targetonline.id — Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas hauling batubara di KM 36, Desa Lunas Jaya, menuai apresiasi dari masyarakat setempat. Warga menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap keluhan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Heri, warga yang tinggal tak jauh dari stockpile batubara milik PT Servo Lintas Raya, menyebut sidak yang dilakukan beberapa hari lalu menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terdampak limbah dan aktivitas angkutan batubara.
“Ini bukan sekadar pernyataan di media. Kami melihat langsung pemerintah turun tangan. Sudah lama kami berharap ada tindakan tegas terhadap dampak lingkungan yang kami rasakan,” ujar Heri, Minggu (5/4/2026).
Senada, Siasan, salah satu warga yang selama ini aktif terlibat menyuarakan penolakan terhadap pencemaran lingkungan, ia mengapresiasi respons cepat Wakil Bupati PALI beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menilai kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bukti keseriusan dalam menjawab keresahan masyarakat.
Namun demikian, Siasan juga melontarkan kritik terhadap sejumlah pihak, termasuk kelompok aktivis, yang dinilai justru cenderung mengecilkan langkah pemerintah.
“Kami berterima kasih atas perhatian semua pihak, termasuk DPD PGK PALI. Tapi jangan hanya mengkerdilkan aksi nyata pemerintah. Kalau benar peduli, jangan tunggu sidak. Bertindaklah sejak awal. Jangan jadikan penderitaan kami sebagai panggung perang pernyataan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dampak negatif aktivitas batubara di wilayah tersebut telah dirasakan sejak 2017. Selama itu pula, masyarakat tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan dengan menggandeng elemen organisasi seperti KNPI, OPLI, BADAR, Ormas Gencar, hingga insan pers untuk menyuarakan persoalan lingkungan.
“Sejak dulu kami sudah berjuang bersama berbagai pihak bukan cuma pemikiran dan tenaga, lebih dari itu, tapi belum ada keberpihakan nyata dari pemerintah serta legislatif, baik dari kabupaten Pali sendiri ataupun dari provinsi. Sekarang ketika pemerintah mulai menunjukkan langkah konkret, seharusnya didukung, bukan justru dipatahkan opini publiknya,” tambahnya.
Warga menilai, dalam perspektif hukum dan tata kelola lingkungan, pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk memastikan setiap aktivitas industri tidak merugikan masyarakat. Sidak yang dilakukan menjadi bagian dari fungsi pengawasan tersebut.
Selain itu, masyarakat juga mengingatkan pentingnya asas salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang seharusnya menjadi pijakan semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun kelompok sipil.
Di sisi lain, warga berharap proses pengawasan tidak berhenti pada sidak semata, melainkan berlanjut pada langkah konkret dan terukur, termasuk evaluasi izin, penegakan sanksi, hingga pemulihan lingkungan jika ditemukan pelanggaran.
“Jangan buru-buru menilai ini formalitas. Biarkan proses berjalan. Hasil akhirnya nanti yang akan jadi ukuran. Apakah ini benar untuk masyarakat atau tidak, publik pasti bisa menilai,” tutup Siasan.
Dengan situasi yang mulai bergerak, masyarakat Lunas Jaya berharap semua pihak dapat menahan diri dari konflik narasi dan lebih fokus pada solusi nyata demi lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak.(ES).Red/Targetonline/Hairul
Leave a Reply