JAKARTA Targetonline.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismemedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, menanggapi serius rumor pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh pihak Istana. Menurutnya, isu ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut hak konstitusional terkait kebebasan pers.
“Publik berhak bertanya tentang kasus ini. Jika benar, apakah ini tanggapan langsung dari Presiden, ataukah lahir dari ketakutan pihak-pihak tertentu, khususnya Humas di lingkungan Istana?” kata Mahmud dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Mahmud menegaskan, kebebasan pers merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang memberikan hak bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Kartu liputan hanyalah sarana akses, bukan instrumen penghargaan atau hukuman. Jika suatu berita dianggap tidak akurat, mekanismenya jelas melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengajuan ke Dewan Pers,” ujarnya.
Ia menilai pencabutan kartu liputan dapat menimbulkan kesan pemerintah anti-kritik dan berpotensi menciptakan “efek ketakutan” di kalangan media. “Membatasi akses media sama saja dengan menutup ruang kritik. Ini berbahaya karena media lain bisa memilih diam demi keamanan,” tegasnya.
Mahmud menyampaikan empat usulan sebagai langkah penyelesaian. Pertama, pemerintah melalui Istana perlu memberikan klarifikasi terbuka agar publik tidak terjebak spekulasi. Kedua, Presiden harus memastikan apakah keputusan pencabutan benar datang darinya atau hanya blunder aparat humas. Ketiga, perlu dijalin dialog rutin antara Presiden dan pers. Keempat, kritik media sebaiknya dianggap sebagai refleksi, bukan ancaman.
“Saya yakin Presiden tidak pernah alergi terhadap kritik. Namun, jika pembatasan ini terus berlanjut, citra demokrasi kita yang dibangun dengan susah payah pasca-reformasi akan tercoreng,” kata Mahmud.
Ia menekankan, kejadian ini menjadi ujian bagi Presiden dalam menunjukkan komitmen melindungi kebebasan pers. “Di sinilah Presiden akan diuji, akankah ia teguh melindungi kebebasan pers atau membiarkan demokrasi kita digagalkan oleh ketakutan dari lingkaran dalamnya sendiri,” pungkas Mahmud.
Red/Targetonline/Hairul
Leave a Reply